Kepatuhan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya akan Regulasi Pemerintah Republik Indonesia

Pembaharuan Terakhir : 28 Februari 2022

Dokumen ini akan berlaku efektif  mulai dari Selasa 01 Maret 2022

Untuk melihat revisi sebelumnya, silahkan klik disini.

 

Estimasi waktu membaca : 14 menit

POPIT SNACK PLATFORM COMPLIANCE DOCUMENTS

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin eksistensi dan pengembangan UMKM di Indonesia dan bentuk landasan hukum, mulai dari UUD 1945, Undang-undang Pemerintah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga terkait lainnya.

Seluruh peraturan tersebut dapat dibaca di halaman Kepatuhan Regulasi / Dasar Hukum Perusahaan ini. Setiap peraturan disertai ringkasan untuk memudahkan penelusuran isi, asal pendelegasian, dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pencantuman halaman Regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia pada situs ini, Berarti Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya telah menjalankan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berupa klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi perusahaan terkait dengan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Operasional Perusahaan

HAL MENGENAI USAHA KECIL DAN MENENGAH

  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
  • Undang-undang nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025;
  • Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
  • Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  • Peraturan Presiden no 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
  • Peraturan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan kepada Badan Usaha;
  • Peraturan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 24 tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator;
  • Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 97/PMK.05/2009, BN 2009/ NO 106 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor: PER-08/PJ/2020;
  • Keputusan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor KEP-161/PJ./2001;
  • Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Republik Indonesia nomor 23/F/Kp/V/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
  • Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Direktorat Inovasi Industri dan Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, No: 004/F1/PPK.2/Kp/III/2019 tentang Penetapan Penerima Pembiayaan Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.

Yang menjelaskan perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait didalamnya kewajiban pajak badan hingga landasan hukum perusahaan mengikuti program pemerintah sebagai usaha rintisan berbasis teknologi.

PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya menyatakan terdaftar sebagai mitra binaan Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia / Badan Riset dan Inovasi Indonesia, Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Sandi dan Siber Negara Republik Indonesia, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia untuk Telkom Indonesia, Food Startup Indonesia, mitra binaan Pemerintahan dan Dinas Provinsi Jawa Barat, mitra binaan Pemerintahan dan Dinas Kota Bandung, KADIN Kota Bandung, BPPKU Kota Bandung, mitra binaan Pemerintahan dan Dinas Kabupaten Bandung (Sabilulungan).

PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya didukung penuh oleh Pusat Inkubator Bisnis; BiCube Incubator Politeknik STIA LAN Bandung sebagai akselerator dan inkubator dan Pusat Inkubasi Bisnis – Oorange Universitas Padjadjaran sebagai Inkubator utama dalam program PPBT 2019.

 

HAL MENGENAI USAHA KECIL DAN MENENGAH KAWASAN ASEAN – ASIA PASIFIC

  • 2007 Cebu Declaration On The Acceleration Of The Establishment Of An ASEAN Community By 2015 Signed By Heads Of State/ Government In Cebu, The Philippines On 13 January 2007;
  • Piagam ASEAN (Chapter of The Association of Southeast ASEAN Nations);
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations) / MEA/ AEC.

Yang menjelaskan perihal Pemberlakuan MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi MEA akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas 7 (tujuh) sektor barang; (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan 5 (lima) sektor jasa; (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau e-ASEAN).

 

HAL MENGENAI PERDAGANGAN DAN NIAGA

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Yang menjelaskan perihal Perdagangan yang memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi sektor Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

 

HAL MENGENAI ENTITAS BADAN HUKUM USAHA KECIL DAN MENGENGAH

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal;
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang menjelaskan perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan hal yang terkait tentang badan hukum perusahaan.

 

HAL MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  • Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2007 tentang Label dan Iklan Pangan;
  • Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Kemanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
  • Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
  • Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring.

Yang menjelaskan perihal Perdagangan dan Produksi Pangan yang dikelola oleh Perusahaan sebagai kategori industri.

 

HAL MENGENAI KEABSAHAN INFORMASI BERDASARKAN KEGIATAN SIBER JURNALISTIK 

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Yang menjelaskan perihal wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

 

HAL MENGENAI KEABSAHAN INFORMASI PUBLIK

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yang menjelaskan perihal Penyampaian Informasi Perusahaan pada Publik/ Khalayak Umum.

 

HAL MENGENAI PENYAMPAIAN INFORMASI SECARA ELEKTRONIK PADA PUBLIK

  • Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 atau UU-ITE;
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015;
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top);
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce);
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Safe Harbour Policy.

Yang menjelaskan perihal hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Undang-Undang ITE ini dibuat untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. UU-ITE ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

 

HAL MENGENAI PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE);
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Pengendalian Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung dalam Jaringan Seluler Melalui Identifikasi IMEI (International Mobile Equipment Identity);
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Yang menjelaskan perihal Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 itu, disebutkan harus memperhatikan aspek keamanan, kendalaan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika melibatkan lebih dari satu Penyelengara Sistem Elektronik; dan memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.

HAL MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  • Digital Millennium Copyright Act (DMCA);
  • The Berne Convention;
  • The World Intellectual Property Organization;
  • The EU Copyright Directive (2001/29/EC);
  • Rome Convention.

Yang menjelaskan perihal Kekayaan Intelektual yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Kekayaan Intelektual yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berlaku secara internasional, lewat kemitraan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

 

HAL MENGENAI ENTITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  • Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  • Peraturan LKPP Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
  • Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering;
  • Keputusan Menristek/Kepala BRIN Nomor 150/M/KPT/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Panduang Penilaian dan Notifikasi Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektoral Produk Inovasi.

Yang menjelaskan perihal petunjuk dan pedoman keikutsertaan suatu entitas dapat mengikuti sistem pengadaan barang dan jasa yang dilangsungkan oleh penyedia layanan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya selaku entitas perusahaan menginduk pada setiap lembaga pemerintahan yang menjadi pembina dan pembimbing perusahaan.

HAL TERKAIT PANDEMI NASIONAL NON BENCANA ALAM COVID-19 UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Landasaan hukum terkait tata aturan perundang-undangan yang menunjuk pada tinggi rendahnya kedudukan peraturan perundang-undangan, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (beleidregels). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan).

Keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.

Adapun landasan hukum sesuai dengan perundangan yang berlalu pada halaman ini bisa saja tidak tertulis yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (overlapping) terkait dengan kebijakan terbaru dari regulator mengenai Pandemi Nasional non Bencana Alam COVID-19 di Indonesia. Maka, PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya melakukan pemberlakuan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang didefinisikan sebagai, “Penjabaran dimana suatu hukum mungkin saja untuk dilakukan pembaharuan karena faktor tertentu. Setiap kali terdapat pembaharuan, maka hukum itu punya kedudukan lebih tinggi dari hukum pendahulunya. Faktanya, bagian pengadilan bisa mengesampingkan hukum atau undang-undang yang sudah lawas ketika hukum atau undang-undang yang baru telah muncul. Terlebih lagi saat suatu hukum atau undang-undang mengatur terhadap hal yang sama. Setiap undang-undang baru yang dirilis dapat mengganti peraturan, hukum, atau undang-undang yang sudah ada.“.

Diurutkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia

  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Diurutkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskaa Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Diurutkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

Diurutkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Diurutkan berdasarkan Peraturan Setingkat Kementrian Pemerintah Republik Indonesia

  • Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;

Diurutkan berdasarkan Keputusan Setingkat Kementrian Pemerintah Republik Indonesia

  • Keputusan Menteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19;
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2020 tentang Penetapan COVID-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pekerjaan Tertentu;
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
  • Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia  Nomor 5/36/HM.01/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Desease 2019;

Diurutkan berdasarkan Instruksi Setingkat Kementrian Pemerintah Republik Indonesia

  • Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19;
  • Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
  • Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
  • Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
  • Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, dan Level 1 Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

Diurutkan berdasarkan Surat Edaran Setingkat Kementrian dalam Pemerintah Republik Indonesia

  • Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan COVID-19 di Tempat Kerja;
  • Surat Edaran Direktorat Jenderal P2P Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3402 Tahun 2020 tentang Penanganan Orang Dengan Faktor Risiko dan Penyandang Penyakit Tidak Menular (PTM) selama masa Pandemi COVID-19;
  • Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3/M/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19;
  • Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menperin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
  • Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 93 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 94 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 95 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 96 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 96 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia  Nomor 22 Tahun 2021. tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
  • Pedoman Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Novel Corona Virus (COVID-19);

Diurutkan berdasarkan Peraturan Setingkat Gubernur atau Peraturan Daerah dalam Pemerintahan Republik Indonesia

  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang;
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupatan/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
  • Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Untuk Pencegahan dan Pegendalian COVID-19;
  • Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di WIlayah Kabupaten Bandung;

Diurutkan berdasarkan Keputusan Setingkat Gubernur atau Peraturan Daerah dalam Pemerintahan Republik Indonesia

  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 475.5/Kep.581-Hukham/2020 Tentang Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Diase 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.576-hukham 2020 Tentang Perpanjangan Ketiga AKB di Provinsi Jawa Barat Diluar Wilayah BODEBEK Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.755-Hukham/2020 Tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat Di Luar Wilayah BODEBEK Dalam Rangka Penanganan COVID-19;
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.783-Hukham/2020 Tentang Perpanjangan Kedelapan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional;
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-10-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (dua puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-11-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 7 (Tujuh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketujuh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Kedelapan
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Nomor 443 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-11-Hukham/2021 Tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-337-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-362-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat;
  • Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-431-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat;

Diurutkan berdasarkan Instruksi Setingkat Gubernur atau Peraturan Daerah dalam Pemerintahan Republik Indonesia

  • Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443/07/Hukham Tentang Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Restoran, Kafe, Rumah Makan, Warung, dan Usaha Sejenis;
  • Instruksi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

Diurutkan berdasarkan Surat Edaran Setingkat Gubernur atau Peraturan Daerah dalam Pemerintahan Republik Indonesia

  • Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 202/KPG.03.05/Hukham Tentang Pelarangan Perayaan Tahun Baru 2021 dan Pencegahan Kerumunan Massa;
  • Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 72/KS.13/Hukham Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Barat;
  • Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443/795/Disnaker/Ill/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah COVID-19;
  • Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443.1/454/HUK tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung.
  • Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443.1/1374/HUK tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Kabupaten Bandung;
  • Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443.1/968/DISNAKER tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Bagi Pelaku Usaha/Industri di Kabupaten Bandung;
  • Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443.1/1531/HUK tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kabupaten Bandung;
  • Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 443.i/858/DISKOMINFO tentang pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi dalam menciptakan ketenangan masyarakat berkaitan dengan wabah pandemik COVID-19;
  • Addendum Kedua Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19);
  • Surat Perintah Bupati Bandung Nomor 443.i/2099/Non Agro tentang Pelaksanaan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan Applikasi Peduli Lindungi.

Yang menjelaskan perihal acuan dan landasan hukum bagi perusahaan dan individu yang terlibat didalamnya dalam proses pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

 

 

Kumpulan Kepatuhan akan Regulasi Pemerintah Republik Indonesia / Landasan Dasar Hukum Perusahaan Ini dipublikasikan, diperbaharui, dan ditayangkan sesuai dengan Kebijakan Penggunaan Layanan (ToS) dan Kebijakan Privasi Pengguna pada situs resmi PopIt Snack tertanggal Senin, 28 Februari 2022. Dipatuhi oleh Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Akta Perusahaan dengan mengikuti asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Informasi yang tersedia pada halaman ini bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

 

Did the information shown in this page help you solve your problem?

The purpose is receiving the feedback from the visitors, so we can make necessary changes to our informations which increase trust and customer satisfaction and make our platform better. For futher information about Customer Research: Designing for Transparency and Trust, please visit our Trust and Transparency Principles. .