Informasi Struktur Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya

Organisasi yang Kolaboratif Guna Menghasilkan Pertumbuhan Berkesinambungan; Setiap elemen yang berada dalam struktur organisasi PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya sebagai sebuah entitas bisnis, senantiasa berkolaborasi,  agar setiap prestasi gemilang yang diraih dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan. Skema dan informasi ini diterapkan dan di implementasikan untuk menuju keterbukaan, dan perusahaan terbuka dari PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya.

Struktur Organisasi Perusahaan

1. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah pemilik perusahaan dan karenanya berada pada posisi tertinggi dalam hierarki pengambilan keputusan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Pemegang saham adalah orang-orang, perusahaan atau yayasan yang memiliki saham di perusahaan.

Wewenang Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki wewenang apa pun yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perusahaan Indonesia (40/2007) tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar (AoA).

Pemegang saham sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas hubungan hukum yang dilakukan atas nama perusahaan. Mereka juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang melebihi saham yang mereka miliki.

 

2. Komisaris

Dewan Komisaris ada untuk mengawasi kebijakan manajemen. Menurut struktur perusahaan di Indonesia, mereka juga memberi nasihat kepada Dewan Direksi (BOD) yang sesuai dengan  Hukum Perseroan di Indonesia. Peran komisaris sebagian besar adalah bertanggung jawab atas manajemen perusahaan dan berjalannya operasi yang lancar.

Peran Komisaris

Komisaris bukan bagian dari manajemen perusahaan sehari-hari. Perusahaan di Indonesia seharusnya memiliki setidaknya satu komisaris. Jikapun memiliki lebih dari satu komisaris, salah satu dari mereka harus menjadi presiden komisaris. Presiden komisaris biasanya tanggung jawab atas dewan komisaris.

Komite Audit

Komite Audit adalah suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu melakukan pengecekkan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Menurut para ahli, salah satunya Manuputty mengungkapkan bahwa Komite Audit juga bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Peran Komite Audit

Tugas Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yaitu sebagai berikut:

  • Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dikerjakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan Auditor Eks ternal sehingga pelaksanaan & pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat dicegah;
  • Memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian (controlling) manajemen perusahaan beserta pelaksanaannya;
  • Memastikan bahwa telah tersedia prosedur review yang memuaskan, terutama terhadap informasi yang dikeluarkan oleh BUMN; seperti brosur, proyeksi (forecast), laporan keuangan berkala, serta informasi lainnya yang disampaikan kepada para pemegang saham;
  • Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
  • Menunaikan tugas dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, selagi tugas dan kewajiban tersebut masihdalam ruang lingkup yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undan gan yang berlaku.

Sebagai tambahan, Komite Audit diwajibkan untuk melaporkan hasil penelaahan atau analisisnya kepada semua anggota Dewan Komisaris, paling lambat dua hari kerja setelah laporan tersebut selesai dibuat. Kemudian, Komite Audit juga diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara rutin (berkala), minimal sekali dalam tiga bulan.

Dalam melakukan fungsi tugas dan tanggung jawab, Komite Audit memiliki wewenang sendiri, yaitu sebagai berikut:

  • Melakukan akses secara bebas terhadap data, dokumen, informasi, aset, dan sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, serta wajib melakukan kerja sama dengan satuan kerja manajemen dan atau Internal Audit.
  • Melakukan komunikasi langsung dengan pamangku kepentingan; Direksi, karyawan, dan pihak-pihak yang menjalankan tugas fungsi manajemen risiko, audit internal, dan Akuntan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
  • Melakukan kajian terhadap independensi, objektivitas, serta membuat rekomendasi terhadap pemilihan eksternal auditor yang akan diambil oleh perusahaan untuk melakukan audit laporan keuangan (financial report) perusahaan induk dan anak perusahaan.
  • Jika diperlukan, Komite Audit bisa mempekerjakan atau meminta konsultan atau tenaga ahli untuk membantu tugasnya. Tentu saja, semua itu harus melalui persetujuan Dewan Komisaris. Biaya yang dikeluarkan nantinya sepenuhnya berasal dari perusahaan.

 

3. Direksi

Para direktur bertanggung jawab atas manajemen perusahaan sesuai dengan kebijakan apa pun yang sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Indonesia atau Anggaran Dasar perusahaan (AoA). Rapat umum pemegang saham (RUPS) umumnya akan menunjuk, mengganti dan memberhentikan anggota. Durasi pengangkatan seorang direktur dinyatakan dalam AoA. Direksi kemudian akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban bersama berdasarkan pada struktur perusahaan di Indonesia.

Tanggung Jawab Direksi       

Direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan secara hukum (berdasarkan hak dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar) dan memikul tanggung jawab berat di perusahaan. Beberapa bentuk tanggung jawabnya adalah:

    • Menandatangani kontrak antara perusahaan dan pihak ketiga seperti vendor, pemasok, dan klien. Itu artinya jika ada kerjasama yang tidak melibatkan seluruh bagian perusahaan, maka biasanya yang menandatangani adalah direksi, bukan pemilik perusahaan atau pemegang saham.
    • Mengisi kepatuhan, seperti pengembalian pajak, kesehatan karyawan, dan program sosial. Dalam hal ini direksi lebih berperan menjaga nama bak perusahaan bak itu berhubungan dengan yang ada di dalam perusahaan ataupun hubungan keluar dengan lingkungan sekitar.
    • Penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan (satu kali per tahun secara internal kepada RUPS) dan ke CPA. Dalam RUPS, mereka berhak tahu bagamana perkembangan perusahaan selama dijalankan oleh direksi. Dengan begitu bisa diadakan evaluasi untuk kelanjutan direksi.
    • Mempertahankan daftar pemegang saham, risalah RUPS.
    • Direksi bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham dan Perusahaan. Artinya ia memiliki tanggungjawab untuk mangganti kerugian yang diderita oleh pemegang saham ataupun perusahaan. Itulah kenapa umumnya terjadi peercampuran harta antara harta pribadi dan perusahaan dalam struktur organisasi semacam ini.
    • Dewan Direksi menyiapkan rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun fiskal yang akan datang.

4. Sekretaris Perusahaan

Menuju sebagai perusahaan terbuka, perusahaan wajib memiliki Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dan pelaku pasar modal lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika perusahaan, prinsip tata kelola perusahaan, dan nilai-nilai perusahaan. Selain daripada itu, Sekretaris Perusahaan wajib memastikan pemenuhan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kriteria Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan paling kurang:
1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan;
3. memahami kegi atan usaha emiten atau perusahaan publik;
4. dapat berkomunikasi dengan baik; dan
5. berdomisili di Indonesia.

 

Tugas Pokok

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan, yang mempunyai tugas pokok untuk menjembatani komunikasi antara Perseroan dan masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam memastikan Perseroan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

 

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh salah satu Direktur Perseroan, yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh divisi Corporate Legal, Communication dan General Affair Division. Sehingga Struktur Organisasi dapat dilihat sebagai berikut:

 

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi antara lain:
(1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
(2) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
(3) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
(4) Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan
Pada 2019, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi Perseroan yang meliputi laporan keterbukaan informasi terkait informasi RUPS, laporan keuangan berkala, laporan tahunan, paparan publik, laporan registrasi saham, laporan insidental lainnya serta memberikan informasi yang diperlukan oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Perseroan.
2. Melaksanakan fungsi-fungsi GCG di tingkat Perseroan.
3. Mengkoordinasikan dan mengikuti rapat-rapat Perseroan seperti RUPS, dan rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta paparan publik.
4. Mencatat risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

 

Internal Audit

Audit Internal merupakan suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola Perseroan.

Piagam Internal Audit
Piagam Audit Internal Perusahaan antara lain mengatur tentang:
1. Peran dan struktur Internal Audit Division;
2. Persyaratan untuk auditor internal;
3. Tujuan, tugas, tanggung jawab dan wewenang Internal Audit Division;
4. Hubungan dengan auditor eksternal;
5. Akuntabilitas, independensi, dan standar profesi Internal Audit Division;
6. Pedoman dan kode etik Internal Audit Division.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal
Internal Audit Division merupakan bagian dari struktur organisasi Perseroan yang berada langsung di bawah Direktur Utama. Internal Audit Division Manager diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Kedudukan Audit Internal dalam Organisasi

Kode Etik Auditor 
1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit Division
Internal Audit Division melakukan penilaian terhadap proses, risiko dan sistem pengendalian di Perseroan dan entitas anak. Selain itu, divisi ini juga melaksanakan fungsi audit terhadap operasional Perseroan. Internal Audit Division membantu setiap anggota manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif, seperti:
1. Membantu semua anggota manajemen dalam pelaksanaan tanggung jawab secara efektif dengan cara:
a. Memberikan analisa dan penilaian yang obyektif mengenai kegiatan yang dikaji ulang; b. Mengidentifikasi berbagai operasi dan praktik yang baik sebagai sharing;
c. Mengidentifikasi kelemahan/kekurangan desain sistem;
d. Mengkaji ulang efektivitas upaya mitigasi risiko;
e. Mengkaji ulang efektivitas implementasi GCG;
2. Menilai desain, efektivitas dan penerapan pengendalian administrasi, keuangan, operasi dan keamanan serta keandalan dan integritas data terkait yang dikembangkan dan dilaporkan oleh Perseroan;
3. Mengevaluasi kecukupan dari kepatuhan terhadap rencana, kebijakan dan prosedur dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kecukupan kontrol untuk menjaga aset Perseroan dan, jika dipandang tepat, memverifikasi keberadaan aset;
5. Melakukan audit khusus yang ditugaskan langsung oleh manajemen Perseroan, Direksi atau Komite Audit;
6. Melakukan penilaian terhadap penggunaan yang ekonomis dan efisien atas sumber daya Perseroan dan membuat rekomendasi yang tepat untuk manajemen.

Audit Internal memberikan keyakinan, serta konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional. Divisi Audit Internal mendukung maksud dan tujuan Perseroan melalui pendekatan yang sistematis, teratur, dan terstruktur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola.

Jumlah Personil, Kualifikasi serta Sertifikasi Pegawai Internal Audit
Divisi Internal Audit selalu bekerja untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan penerapan prosedur pengendalian sesuai dengan Manual Kerja dan Piagam Internal Audit Perseroan. Sebagai acuan ke arah global best practices, Internal Audit Division juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA).

 

 

 

 

 

Kebijakan Ini dipublikasikan, disunting, ditayangkan terakhir sesuai dengan Kebijakan Peraturan Penggunaan dan Kebijakan Perlindungan Privasi Pengguna Situs pada situs resmi PopIt Snack® tertanggal Rabu, 01 Mei 2019.