Manajemen Resiko Perusahaan Mandiri Tunggal Sejahtera

Manajemen Resiko Perusahaan ini hanya berlaku antara Mandiri Tunggal Sejahtera (disebut sebagai “Perusahaan“), semua Individu/Kelompok/Badan Usaha yang bukan bagian dari Perusahaan (disebut sebagai “Mitra Perusahaan“), semua Individu/Kelompok/Badan Usaha yang bukan berasal dari Mitra Perusahaan (disebut sebagai “Pekerja“), semua Individu/Kelompok/Badan Usaha yang bukan berasal dari Perusahaan dan Mitra Perusahaan (disebut sebagai “Pengguna“). “Layanan” adalah semua kegiatan yang diberikan dan difasilitasi oleh Perusahaan dalam kegiatan usaha Perusahaan dan/atau atas nama Perusahaan. Pihak lain diluar yang disebutkan tidak berhak mendapatkan Manajemen Resiko ini, kecuali di izinkan oleh Perusahaan.

Seiring dengan dinamisnya perkembangan Perusahaan dari waktu ke waktu, Perusahaan memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan mampu mengidentifikasi, memitigasi dan memantau risiko usaha yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Penerapan sistem manajemen risiko yang tepat sasaran dan intensif diharapkan mampu memberi manfaat yang berkelanjutan berupa:

  1. Penyediaan informasi kepada pihak manajemen mengenai eksposur risiko yang dihadapi.
  2. Peningkatan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis.
  3. Penilaian risiko yang melekat pada setiap produk atau kegiatan usaha Perusahaan.

 

Pengendalian Korupsi Dan Gratifikasi

Untuk memandu manajemen dan seluruh Pekerja dalam menjalankan etika bisnis yang sehat, Perusahaan menerapkan Kebijakan Antikorupsi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perusahaan tanpa terkecuali. Hal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan tanggal 01 Mei 2019. Perusahaan juga menunjuk Compliance Manager untuk memastikan Kebijakan Antikorupsi ini berlaku dan dijalankan dengan baik. Pokok-pokok isi dari Kebijakan Antikorupsi tersebut, antara lain:

  1. Larangan tegas terhadap korupsi dalam bentuk apapun.
  2. Hubungan dengan mitra kerja.
  3. Mengatur kebijakan tentang hadiah, hiburan dan perjalanan.
  4. Sumbangan politik, donasi, CSR dan sponsorship.
  5. Rekrutmen mantan pejabat pemerintah dan pejabat pemerintah aktif.
  6. Ketepatan pencatatan dan pengendalian internal.
  7. Sanksi.
  8. Prosedur kepatuhan.
  9. Pengadaaan Pengaduan Publik (Whistleblowing)

 

Kebijakan Ini dipublikasikan, disunting, ditayangkan terakhir sesuai dengan Kebijakan Peraturan Penggunaan dan Kebijakan Perlindungan Privasi Pengguna Situs pada situs resmi PopIt Snack® tertanggal Rabu, 01 Mei 2019.