Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya

Informasi Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ini hanya berlaku antara PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya (disebut sebagai “Perseroan“ dan/atau“Perusahaan“) dengan mitra pelaksana/ penyedia/ pemasok barang dan jasa (disebut sebagai “Mitra Perusahaan“). “Layanan” adalah semua kegiatan yang diberikan dan difasilitasi oleh Perusahaan dalam kegiatan usaha Perusahaan dan/atau atas nama Perusahaan. Pengguna dari pihak lain tidak berhak menggunakan Informasi Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa  ini.

Landasan dan Cara Berpikir

Pelaksana pengadaan barang atau jasa Perusahaan harus mempertanggungjawabkan 4 (empat) komponen akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa. Keempat komponen akuntabilitas tersebut adalah (1) barang atau jasa yang diadakan harus bermanfaat sesuai peruntukannya atau harus efektif, (2) pengadaan barang atau jasa harus menggunakan sumber daya yang efisien, (3) para pelaku harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan (4) para pelaksana harus mematuhi peraturan yang berlaku.

1. Barang atau Jasa Harus Efektif

  1. Bilamana barang atau jasa yang diadakan tidak bermanfaat maka Mitra Perusahaan sebagai pelaksana pengadaan barang atau jasa telah gagal dalam melaksanakan tugas pengadaan. Pertanggung-jawaban efektifitas pengadaan harus menjadi bagian pertama dan utama yang harus dipenuhi apapun kondisi yang mempengaruhi proses pengadaan. Dengan demikian efektifitas barang atau jasa yang diadakan harus dipenuhi tanpa kecuali. Tidak boleh ada syarat-syarat yang menghambat efektifitas pengadaan barang atau jasa kecuali hanya satu syarat yaiytu bermanfaatnya barang atau jasa tersebut sesuai dengan peruntukannya.
  2. Efektifitas ditentukan berdasarkan kebutuhan atas barang dan jasa. Pengadaan barang atau jasa dinyatakan dibutuhkan bilamana kajian atas kebutuhan tersebut telah dinyatakan layak. Bilamana kebutuhan barang atau jasa tersebut sudah dinyatakan layak maka barang atau jasa tersebut harus diadakan dan harus mendapat dukungan dari siapapun. Kebutuhan atas barang atau jasa ini harus dipenuhi karena sudah mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan berupa fungsi, pengguna dan penggunaan, tempat, waktu, sumber daya, lingkunagn, peraturan, sosial, budaya dan lain-lain.
  3. Barang atau jasa yang ditransaksikan harus betul-betul bermanfaat bagi Perusahaan. Perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan barang atau jasa yang dibeli maka Mitra Perusahaan tersebut telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dapat berupa perencanaan menentukan barang atau jasa yang akan dibeli, proses pengadaan, pelaksanaan kontrak atau pemanfaatan dari barang atau jasa yang diadakan.
  4. Sebagai Mitra Perusahaan, pemenuhan syarat efektif menjadi suatu kewajiban sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian. Namun bilamana syarat efektifitas barang atau jasa tidak tertuang dalam surat perjanjian maka penyedia lebih cenderung kepada pemenuhan syarat fungsional atau kinerja sesaat.

2. Penggunaan Sumber Daya Yang Efisien.

  1. Untuk mencapai tujuan pengadaan barang atau jasa yang efektif, maka para pelaksana pengadaan atau Mitra Perusahaan juga harus menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin. Berbeda dengan tujuan dari efektifitas pengadaan, efisiensi dalam suatu proses pengadaan sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi. Efisiensi diartikan sebagai rasio perbandingan antara output terhadap input. Kondisi-kondisi keberadaan input, sistem yang digunakan dan kondisi saat output dihasilkan sangat mempengaruhi tingkat efisiensi. Sebagai contoh tingkat efisiensi pengadaan dalam kondisi darurat kemungkinan besar jauh lebih rendah dibandingkan tingkat efisiensi dalam kondisi normal.
  2. Pelaku pengadaan atau Perusahaan, maka mereka harus menggunakan sumber daya secara efisien. Tidak ada istilah sumber daya yang tak terbatas, setiap sumber daya selalu memiliki keterbatasan. Perusahaan harus mengefisienkan dana yang dimiliki untuk membeli barang atau jasa. Demikian juga Perusahaan harus mengefisienkan sumber daya yang lain seperti lahan, waktu, tenaga, bahan tambang atau sumber alam lainnya. Penggunaan sumber daya tersebut tidak hanya dicermati pada saat proses pengadaan, tetapi juga harus sudah dikalkulasikan pada masa perencanaan dan masa penggunaan barang atau jasa. Terjadinya pemborosan dalam penggunaan masing-masing sumber daya tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pertanggung-jawaban proses pengadaan barang dan jasa.
  3. Bagi penyedia atau Mitra Perusahaan, efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu prinsip utama agar mereka mendapat untung dan tetap hidup dalam kegiatan mereka dalam usaha jual beli. Penyedia akan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya sepanjang output yang mereka jual dapat diterima oleh pembeli. Ketidak tahuan pembeli atas barang atau jasa yang dibeli sering dimanfaatkan oleh penjual secara curang untuk menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mewujudkan barang atau jasa yang dijual.

3. Pelaksana Pengadaan Harus Kompeten

  1. Kompetensi terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Ketiga komponen ini bisa dilatih dan diujikan dalam suatu proses pelatihan dan sidang ujian kompetensi. Namun kompetensi yang dituntut adalah pembuktian kemampuan melaksanakan pekerjaan di tempat kerja yang sebenarnya.
  2. Penyedia atau Mitra Perusahaan yang melaksanakan pengadaan harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Apapun metode pemilihan penyedia, maka kompetensi yang dibutuhkan harus dimiliki oleh penyedia. Penyedia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan mampu melaksanakan pekerjaan dan secara pasti tidak dapat mempertanggungjawabkan barang atau jasa yang dijualnya. Penyedia tersebut tidak akan dapat mendukung pengadaan yang efektif atau bahkan tidak akan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya yang diberikan oleh pembeli dalam bentuk uang muka atau fasilitas lainnya ataupun sumber daya yang dimiliki penyedia.
  3. Kompetensi yang diperlukan juga harus dimiliki oleh Perusahaan. Tanpa memiliki kompetensi atas barang yang akan dibeli maka tidak mungkin Perusahaan dapat mempertanggung-jawabkan barang yang dibeli dan sumber daya yang digunakan. Bilamana Perusahaan tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pengadaan barang atau jasa yang akan dibeli maka Perusahaan harus meminta bantuan kepada orang yang betul-betul memiliki kompetensi dalam menilai barang atau jasa yang akan dibeli. Dalam hal-hal tertentu orang yang kompeten dan dimintakan untuk membantu Perusahaan harus turut bertanggung jawab dalam menjamin efektifitas barang atau jasa yang diadakan. Pengalihan tanggung-jawab kepada pihak lain tersebut merupakan pengalihan sebagian resiko yang seharusnya ditanggung oleh Perusahaan. Pihak lain tersebut akan mau ikut menanggung resiko profesinya sesuai dengan kesepakatan dan imbalan yang diberikan oleh Perusahaan.

4. Proses Pengadaan Harus Mengikuti Peraturan Yang Berlaku.

  1. Pengadaan barang dan jasa di Perusahaan harus mengikuti peraturan yang berlaku.
  2. Peraturan dalam pengadaan barang dan jasa dalam Perusahaan berisi dua komponen utama yaitu kebijakan dari Anggaran Dasar Belanja Perusahaan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa. Kedua isi dari peraturan tersebut harus diikuti oleh Perusahaan dan Mitra Perusahaan.
  3. Pengadaan barang dan jasa juga harus mengikuti peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan. Peraturan tersebut dapat berupa peraturan lainnya dari internal organisasi, peraturan yang bersifat nasional atau peraturan yang berlaku secara internasional. Akuntabilitas atas pelaksanaan aturan-aturan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
  4. Mitra Perusahaan maupun Perusahaan harus taat pada peraturan yang berlaku. Perusahaan harus taat pada peraturan yang berlaku secara nasional atau bahkan untuk pengadaan tertentu secara internasional.
  5. Beberapa peraturan dapat diabaikan dalam berbagai kondisi. Pertama bahwa peraturan tersebut tidak terkait dengan proses pengadaan. Kedua peraturan tersebut sudah diganti dengan peraturan yang lebih baru. Ketiga peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinngi dan lebih kuat. Keempat kondisi pengadaan yang tidak memungkinkan digunakannya peraturan tersebut.
  6. Pemenuhan aspek legal dan aspek logis menjadi dasar dalam pertanggungjawaban secara aturan.

 

1. Secara Elektronik / e-Procurement

e-Procurement di lingkungan Perusahaan untuk sarana pengadaan barang/jasa, informasi pengadaan antar Unit Perusahaan, sesuai dengan Pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya yang dilakukan secara online/elektronik dengan menggunakan fasilitas e-Procurement.

Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Batasan :

Investasi Rp.100 Juta – Rp.5 Milyar
Barang/jasa Rp.100 Juta – Rp. 15 Milyar
Jasa Kosultasi Rp.100 Juta – Rp. 2 Milyar

 

Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

Sedangkan prinsp-prinsip dasar e-Procurement adalah:

  1. Efisiensi,
  2. Efektivitas,
  3. Akuntabilitas,
  4. Transparansi,
  5. Adil dan Non Diskriminasi,
  6. Terbuka dan Persaingan Sehat,
  7. Interoperabilitas,
  8. Jaminan Keamanan Data.

Proses dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Proses yang dilakukan secara elektronik adalah:

  1. Registrasi Panitia dan Penyedia / Mitra Perusahaan,
  2. Pengumuman lelang, dokumen lelang, dan dokumen penawaran,
  3. Penjelasan dokumen lelang (aanwijzing),
  4. Pembukaan dokumen lelang dan evaluasi sanggahan.

2. Pemilihan/Seleksi Langsung

Pemilihan langsung untuk barang/jasa, atau seleksi langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada beberapa pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran.

Batasan :

Investasi Rp.100 Juta – Rp.5 Milyar
Barang/jasa Rp.100 Juta – Rp. 15 Milyar
Jasa Kosultasi Rp.100 Juta – Rp. 2 Milyar

3. Penunjukan Langsung

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest.

Batasan :

Pembelian < Rp. 100 Juta (Sesuai dengan persyaratan yang berlaku)

4. Pembelian Langsung

Pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

Batasan :

Pembelian < Rp. 100 Juta (Sesuai dengan persyaratan yang berlaku)

5.Pengadaan Barang/Jasa Swakelola

Pengadaan barang, jasa serta jasa pendukung lainnya termasuk pemborongan dan jasa konsultasi yang dilakukan sendiri oleh Pimpinan Proyek atau petugas yang ditunjuk/pejabat lainnya mengingat sifatnya yang khusus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Batasan :

Tidak ada batasan nominal (Sesuai dengan persyaratan yang berlaku)

 

 

Kebijakan Ini dipublikasikan, disunting, ditayangkan terakhir sesuai dengan Kebijakan Peraturan Penggunaan dan Kebijakan Perlindungan Privasi Pengguna Situs pada situs resmi PopIt Snack® tertanggal Rabu, 01 Mei 2019.