Kebijakan Perekaman Data Komunikasi

Kebijakan Perekaman Data Komunikasi ini adalah kebijakan aturan penggunaan fasilitas Layanan Perusahaan yang tercakup dalam layanan yang digunakan Pengguna. Kebijakan ini hanya berlaku antara PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya (disebut sebagai “Perusahaan“), mitra penyedia jasa hosting/domain/server dimana peletakan situs dan applikasi PopIt Snack® diletakan (disebut sebagai “Mitra Perusahaan“, dan semua Individu/Kelompok/Badan Usaha yang bukan berasal dari bagian Perusahaan dan Mitra Perusahaan (disebut sebagai “Pengguna“). “Layanan” adalah semua kegiatan yang diberikan dan difasilitasi oleh Perusahaan dalam kegiatan usaha Perusahaan dan/atau atas nama Perusahaan. Pengguna dari pihak lain yang secara tidak langsung menggunakan Layanan situs dan applikasi PopIt Snack® dan semua sarana komunikasi Perusahaan namun tidak terdaftar langsung sebagai pelanggan termasuk dalam ruang lingkup kebijakan ini.

KOMUNIKASI SUARA

Aspek Legalitas Merekam Pembicaraan

Pada prinsipnya, komunikasi yang dilakukan oleh dua orang melalui satu media komunikasi bersifat privat. Artinya, pada prinsipnya, komunikasi mereka tidak boleh diganggu dan akan diperlakukan sebagai komunikasi rahasia. Setidaknya ada dua dasar komunikasi tersebut menjadi tidak privat atau tidak rahasia lagi. Pertama komunikasi tersebut tidak bersifat privat atau rahasia karena keinginan atau persetujuan pihak yang berkomunikasi. Kedua karena perintah yang didasarkan pada undang-undang. Tanpa adanya persetujuan pihak yang berkomunikasi atau tanpa adanya perintah yang didasarkan undang-undang maka tindakan tersebut dapat dikategorikan tindakan penyadapan atau intersepsi.

Apakah perusahaan harus memberitahukan adanya rekaman pembicaraan tersebut kepada lawan bicaranya? Pemberitahuan tersebut tidak diperlukan, tetapi sebaiknya dilakukan atas dasar etika. Dengan melakukan konfirmasi dan juga menerbitkan Kebijakan Perekaman Data Komunikasi ini, maka perusahaan telah menerapkan dan mengimplementasikan pemberitahuan secara langsung kepada Pengguna-nya.

Penerapan Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KOMUNIKASI VISUAL

Aspek Legalitas Merekam Data

Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (real time), luas dan kompleks. Oleh karenanya revolusi digital seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan tersebut telah
mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan. Akan tetapi, hampir semua data dikumpulkan, pemerintah dan swasta bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang melakukan penghapusan data. Mereka menemukan nilai baru dalam data, sehingga data diperlakukan seperti halnya aset yang berwujud. Era baru pengelolaan data inilah yang biasa disebut sebagai Big Data.

Hukum perlindungan data umumnya strukturnya memuat mengenai:

  • Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data, dan jangkauan territorial/yurisdiksi;
  • Definisi dan jenis data pribadi;
  • Prinsip‐prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data;
  • Kewajiban pengendali dan prosesor data;
  • Hak‐hak dari pemilik data (data subject); dan Pengawasan dan penegakan undang‐undang, yang umumnya dilengkapi dengan independent supervisory authority (data protection authority).
Penerapan Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  6. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Kerahasiaan;
  7. Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan  Data Pribadi.

PERMINTAAN PENGHAPUSAN DATA (Hak untuk dilupakan/ Rights to be forgotten)

Penerapan Dasar hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 UU ITE “Hak untuk Dilupakan

Dalam Penerapannya Perusahaan akan mentaati sesuai dengan regulasi yang ada;

  1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
  3. Mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 UU ITE No. 19 diatur dalam peraturan pemerintah.

Hak untuk dilupakan tidak sama dengan hak privasi. Hak privasi adalah hak atas informasi-informasi pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas seorang individu dan berpotensi membahayakan keselamatan individu tersebut, seperti alamat, nomor telepon, catatan kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan hak untuk dilupakan berhubungan dengan informasi akan seorang subyek di internet pada periode waktu tertentu.

Dalam Penerapannya Perusahaan akan mengabaikan semua landasan hukum diatas dan membuka perekaman data penggunanya kepada pihak berwenang dan dari penegak hukum. Mengacu pada pengecualian dan wewenang dari penegak hukum/intelijen untuk melakukan sejumlah tindakan (Dalam konteks pertahanan dan keamanan, pembicaraan mengenai perlindungan data pribadi lebih terkait  dengan pengecualian dari aparat penegak hukum/intelijen, untuk merekam komunikasi pribadi seseorang,  membuka data‐data pribadi seseorang, termasuk melakukan profiling, dan mengakses rekening seseorang.) dapat ditemukan antara lain dalam: UU No. 8/1981 tentang KUHAP, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30/2002 tentang KPK, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara, UU No. 18/2011 tentang Komisi Yudisial, UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

Kebijakan Ini dipublikasikan, disunting, ditayangkan terakhir sesuai dengan Kebijakan Peraturan Penggunaan dan Kebijakan Perlindungan Privasi Pengguna Situs pada situs resmi PopIt Snack® tertanggal Rabu, 01 Mei 2019.