Kebijakan Transparansi Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya

 

Kebijakan Perusahaan ini hanya berlaku antara PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya, selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan“, dengan semua Stakeholder dan Jajaran Komisaris Perusahaan. “Layanan” adalah semua kegiatan yang diberikan dan difasilitasi oleh Perusahaan dalam kegiatan usaha Perusahaan dan/atau atas nama Perusahaan. Pihak lain, sebagai pengguna Layanan Perusahaan yang mendapatkan keuntungan secara individu atau pribadi termasuk dalam ruang lingkup pembatasan Kebijakan Perusahaan ini. Pihak lain diluar yang disebutkan tidak berhak mendapatkan Kebijakan Perusahaan ini, kecuali di izinkan oleh Perusahaan.

Kami berkomitmen untuk menjadikan seluruh Layanan Perusahaan sebagai  tempat yang terbuka dan otentik, menjaga data pribadi pengguna dan menjaga platform kami aman bagi semua individu. Kami mungkin saja menerbitkan laporan berkala untuk memberikan visibilitas komunitas kami tentang cara kami menerapkan kebijakan, menanggapi permintaan data oleh pemerintah dan pejabat yang berwenang, dan melindungi kekayaan intelektual, hingga memantau dinamika yang membatasi akses ke produk dan layanan perusahaan.

 

A. TRANSPARANSI

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip transparansi adalah pengungkapan informasi oleh Perusahaan dilakukan dengan:

  1. Mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang- undangan yang berlaku, Peraturan Perusahaan dan prinsip-prinsip GCG.
  2. Menyediakan informasi baik informasi yang wajib, sukarela tetapi menjadi nilai tambah bagi Perusahaan dan tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan kepada Pemegang Saham dan stakeholders secara akurat dan tepat waktu, serta mudah diakses sesuai dengan batasan yang ditetapka Perusahaan.
  3. Mengimplementasi landasan pelaksanaan penilaian Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan yang mengacu pada pernyataan tersirat dari Anggaran Dasar Perusahaan, dan sesuai dengan Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Pelaksanaan GCG di PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar.

B.PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan dan kebijakan Perusahaan, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika (kode etik). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban adalah menjadikan Perusahaan sebagai good corporate citizen yang antara lain diwujudkan dengan:

  1. Pemenuhan kewajiban terhadap Regulator, International Federation of Inspection Agencies (IFIA) dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
  2. Pengelolaan lingkungan sesuai standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan,
  3. Perlindungan terhadap hak-hak stakeholders secara umum.
  4. Kewajiban Perusahaan dalam memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

 

C. KEMANDIRIAN

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan atau pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kemandirian adalah:

  1. Mengambil keputusan secara obyektif berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari kepentingan individu, kelompok maupun golongan tertentu.
  2. Menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian menjadi penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat menjalankan tugas dengan sebaikbaiknya untuk kepentingan Perusahaan dan dapat dimintai akuntabilitas atas pelaksanaan tugas masing-masing.

 

D. KEWAJARAN

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan Perusahaan, peraturanperaturan Perusahaan dan ketentuan lainnya serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan prinsip kewajaran adalah:

  1. Memberikan informasi kepada Pemegang Saham sesuai dengan haknya atau tanpa membedakan jumlah kepemilikan saham.
  2. Memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada stakeholders untuk menyampaikan masukan, pendapat bagi kepentingan Perusahaan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Perusahaan.
  3. Memberikan reward dan punishment sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kebijakan Ini dipublikasikan, disunting, ditayangkan terakhir sesuai dengan Kebijakan Surat Elektronik  atau Kebijakan Perlindungan Privasi Pengguna Situs pada situs resmi PopIt Snack® tertanggal Rabu, 01 Mei 2019.