Kepatuhan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya akan Regulasi Pemerintah Republik Indonesia

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin eksistensi dan pengembangan UMKM di Indonesia dan bentuk landasan hukum, mulai dari UUD NKRI 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga terkait lainnya.

Seluruh peraturan tersebut dapat dibaca di halaman Kepatuhan Regulasi / Dasar Hukum Perusahaan ini. Setiap peraturan disertai ringkasan untuk memudahkan penelusuran isi, asal pendelegasian, dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pencantuman halaman Regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia pada situs ini, berarti Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya telah menjalankan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berupa klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi perusahaan terkait dengan perundang-undangan.

 

Dasar Hukum Staging Operasional Perusahaan Fase Pertama – Manufacturing

  • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/KMK.05/2007.

Tentang Penetapan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • 2007 Cebu Declaration On The Acceleration Of The Establishment Of An ASEAN Community By 2015 Signed By Heads Of State/ Government In Cebu, The Philippines On 13 January 2007.
  • Piagam ASEAN (Chapter of The Association of Southeast ASEAN Nations).
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations) / MEA/ AEC.

Tentang Pemberlakuan MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi MEA akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas 7 (tujuh) sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan 5 (lima) sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau e-ASEAN).

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi sektor Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal.
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan hal yang terkait tentang badan hukum perusahaan.

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  • Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2007 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Tentang Perdagangan dan Produksi Pangan yang dikelola oleh Perusahaan sebagai kategori industri.

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Tentang wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 121/MPP/Kep/2/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tentang Penyampaian Informasi Perusahaan pada Publik/ Khalayak Umum.

  • Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 atau UU-ITE.
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015.
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018.
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top).
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce).
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Safe Harbour Policy.

Tentang hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Undang-Undang ITE ini dibuat untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. UU-ITE ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

Tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 itu, disebutkan harus memperhatikan aspek keamanan, kendalaan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika melibatkan lebih dari satu Penyelengara Sistem Elektronik; dan memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  • Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
  • The Berne Convention.
  • The World Intellectual Property Organization.
  • The EU Copyright Directive (2001/29/EC).
  • Rome Convention.

Tentang Kekayaan Intelektual yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Kekayaan Intelektual yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berlaku secara internasional, lewat kemitraan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

 

 

 

Kumpulan Kepatuhan akan Regulasi Pemerintah Republik Indonesia / Landasan Dasar Hukum Perusahaan Ini dipublikasikan, diperbaharui, dan ditayangkan sesuai dengan Kebijakan dan Peraturan Penggunaan (ToS) atau Kebijakan Perlindungan Privasi Pengguna Situs pada situs resmi PopIt Snack® tertanggal Rabu, 01 Mei 2019.