Kepatuhan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya akan Regulasi Pemerintah Republik Indonesia

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin eksistensi dan pengembangan UMKM di Indonesia dan bentuk landasan hukum, mulai dari UUD NKRI 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga terkait lainnya.

Seluruh peraturan tersebut dapat dibaca di halaman Kepatuhan Regulasi / Dasar Hukum Perusahaan ini. Setiap peraturan disertai ringkasan untuk memudahkan penelusuran isi, asal pendelegasian, dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pencantuman halaman Regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia pada situs ini, berarti Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya telah menjalankan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berupa klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi perusahaan terkait dengan perundang-undangan.

 

Dasar Hukum Staging Operasional Perusahaan Fase Pertama – Manufacturing

  • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/KMK.05/2007.

Yang menjelaskan perihal Penetapan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • 2007 Cebu Declaration On The Acceleration Of The Establishment Of An ASEAN Community By 2015 Signed By Heads Of State/ Government In Cebu, The Philippines On 13 January 2007;
  • Piagam ASEAN (Chapter of The Association of Southeast ASEAN Nations);
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations) / MEA/ AEC.

Yang menjelaskan perihal Pemberlakuan MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Implementasi MEA akan berfokus pada 12 sektor prioritas, yang terdiri atas 7 (tujuh) sektor barang (industri pertanian, peralatan elektonik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan 5 (lima) sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau e-ASEAN).

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Yang menjelaskan perihal Perdagangan yang memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi sektor Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal;
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yang menjelaskan perihal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia dan hal yang terkait tentang badan hukum perusahaan.

  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  • Undang-Undang Nomor 69 Tahun 2007 tentang Label dan Iklan Pangan.

Yang menjelaskan perihal Perdagangan dan Produksi Pangan yang dikelola oleh Perusahaan sebagai kategori industri.

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Yang menjelaskan perihal wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yang menjelaskan perihal Penyampaian Informasi Perusahaan pada Publik/ Khalayak Umum.

  • Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 atau UU-ITE;
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015;
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top);
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce);
  • Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Safe Harbour Policy.

Yang menjelaskan perihal hukum yang mengatur pengguna informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Undang-Undang ITE ini dibuat untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. UU-ITE ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  • Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

Yang menjelaskan perihal Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 itu, disebutkan harus memperhatikan aspek keamanan, kendalaan, dan efisiensi; melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika melibatkan lebih dari satu Penyelengara Sistem Elektronik; dan memanfaatkan jaringan Sistem Elektronik dalam negeri.

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  • Digital Millennium Copyright Act (DMCA);
  • The Berne Convention;
  • The World Intellectual Property Organization;
  • The EU Copyright Directive (2001/29/EC);
  • Rome Convention.

Yang menjelaskan perihal Kekayaan Intelektual yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Kekayaan Intelektual yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berlaku secara internasional, lewat kemitraan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  • Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskaa Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Menteri Kesehatan Republk Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19;
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2020 tentang Penetapan COVID-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pekerjaan Tertentu;
  • Keputusan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
  • Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 216 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan COVID-19 di Tempat Kerja;
  • Surat Edaran Direktorat Jenderal P2P Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3402 Tahun 2020 tentang Penanganan Orang Dengan Faktor Risiko dan Penyandang Penyakit Tidak Menular (PTM) selama masa Pandemi COVID-19;
  • Pedoman Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Novel Corona Virus (COVID-19);
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
  • Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3/M/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19;
  • Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 5/36/HM.01/IV/2020 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Desease 2019;
  • Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupatan/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
  • Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Yang menjelaskan perihal acuan bagi perusahaan dan individu yang terlibat didalamnya dalam proses pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

 

 

Kumpulan Kepatuhan akan Regulasi Pemerintah Republik Indonesia / Landasan Dasar Hukum Perusahaan Ini dipublikasikan, diperbaharui, dan ditayangkan sesuai dengan Kebijakan dan Peraturan Penggunaan (ToS) atau Kebijakan Perlindungan Privasi Pengguna Situs pada situs resmi PopIt Snack® tertanggal Jumat, 26 Juni 2020. Dipatuhi oleh Perusahaan PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Akta Perusahaan dengan mengikuti asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Informasi yang tersedia pada halaman ini bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.