0

Cart

PopIt Snack® Mengikuti Sosialisasi Halal 2019 Bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dan LPPOM MUI

Kota Bandung 19 Maret 2019, untuk segera dipublikasikan. – Adanya globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya”. Untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk Tim auditor untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan trasparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaataan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi  pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik
yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.

Tahun 2019 ini Indonesia akan mulai menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang dikonsumsi publik. Maklum, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal (JPH) kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, seperti dikutip dari media massa, RPP JPH telah dikirim ke Sekretariat Negara, Selasa (8/1) lalu, dan telah mendapat persetujuan dari seluruh menteri terkait.

Indonesia sudah lima tahun memiliki payung hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Namun implementasi ketentuan ini belum berjalan lantaran belum ada peraturan pelaksana dari UU tersebut. Padahal UU JPH telah mengatur, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Setelah nanti PP JPH disetujui Presiden dan terbit secara resmi, peraturan itulah yang nanti akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Sesuai amanat UU, kewajiban sertifikasi halal tersebut sudah harus berlaku pada 17 Oktober 2019 nanti. Saat itu, sertifikasi halal yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan dipindahkan ke BPJPH yang secara struktural ada di Kementerian Agama.

Sebagai negara mayoritas muslim, kehadiran sertifikasi halal jelas diperlukan. Semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan olahan mengakibatkan penggunaan bahan-bahan campuran dalam pengolahan pangan menjadi sangat bervariasi, didorong oleh kebutuhan perlunya kandungan makanan (ingredient) dengan sifat-sifat tertentu dalam suatu produk dengan harga yang murah.

Problemnya, banyak ingredient pangan, baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya, sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu informasi suatu produk pangan sangat penting agar konsumen muslim mengetahui produk yang akan dikonsumsi adalah produk halal.

Terbukti, masih banyak terjadi kasus makanan dan minuman di Indonesia mengandung bahan haram atau tidak jelas kehalalannya. Adanya perjanjian perdagangan bebas yang disepakati Indonesia dan beberapa negara lainnya menambah ketidakpastian jaminan kehalalan suatu bahan dan produk pangan impor. Masyarakat semakin dibingungkan saat memilih makanan dan minuman yang halal.

Sebab itulah diperlukan pengaturan yang jelas oleh pemerintah demi menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan. Yang tidak kalah penting, tentu saja, kemampuan untuk mendeteksi kandungan satu jenis ingredient dalam produk makanan/minuman. Di sini, kemampuan teknologi dan kecakapan pemeriksa kandungan makanan/minuman memainkan peranan penting dalam proses pengujian produk.

Hari ini 19 Maret 2019, Sebanyak 50 UMKM dari Kota Bandung dan sekitarnya setelah dipilih dan dikurasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Peserta Halal 2019. Mandiri Tunggal Sejahtera mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta didik dalam perencanaan sosialisasi produk halal yang merupakan perwujudan nyata dari program pemerintah. Dengan diwakilkan oleh Bapak Fransiscus selaku pimpinan dan sekaligus ketua dari Tim Manajemen Halal Perusahaan Mandiri Tunggal Sejahtera, sekaligus menjalani bimbingan eksternal kali ini merupakan sebagian persyaratan dalam Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaan. Mandiri Tunggal Sejahtera mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Sosialisasi Halal Tahun 2019 atas rekomendasi dari Pusat Pelatihan dan Bisnis BiCube STIA Lembaga Administrasi Negara Bandung yang merujuk pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.

Bila disimak rentetan dan rangkaian kegiatan perusahaan dari awal tahun 2019 hingga hari ini, semuanya mengacu kepada pembenahan secara menyeluruh untuk produksi. Kami, Mandiri Tunggal Sejahtera berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), penerapan sistem Good Manufacture Procedure (GMP), penerapan atas sistem Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sesuai peraturan BPOM HK..03. 1.23.04.12.2206 Tahun 2012. Tahun ini akan terjadi perombakan sistem produksi secara masive yang akan dilakukan oleh perusahaan Mandiri Tunggal Sejahtera. Fokus Mandiri Tunggal Sejahtera pada tahun 2019 adalah penerapan dan peningkatan rumah produksi, pengembangan produk, serta menjalin kerjasama secara business to business dengan para mitra perusahaan. Rekan – rekan akan sedikit melihat pergerakan atau kampanye perusahaan pada sosial media, terkait tentang promosi produk. Kami akan fokus pada pembenahan di sektor produksi.“, papar Direktur Utama Mandiri Tunggal Sejahtera ini saat menghadiri dan mengikuti kegiatan Sosialisasi Halal Tahun 2019 di Jaya Giri Meeting Room kompleks Hotel Grand Pasundan Bandung.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait tentang Kegiatan PopIt Snack® ini, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami berharap dapat memaksimalkan teknologi informasi untuk berkompetisi dengan sehat dan memberikan informasi yang lebih cepat.

 

 

 

Tentang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung
Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Tentang LPPOM MUI Jawa Barat
Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). LPPOM MUI mempunyai komitmen terhadap ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi halal. LPPOM MUI mengidentifikasi, menganalisa dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya. Bila hubungan menunjukkan suatu ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan maka sertifikasi tidak akan diberikan.

Tentang Pusat Inkubator Bisnis STIA LAN Bandung (BiCube)
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung telah meresmikan Pusat Inkubator bisnis atau Business Incubator Centre (Bicube) pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 yang lalu di Kampus STIA LAN Bandung, Jl Cimandiri 34 – 38 Bandung. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002 : (a). Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. (b). Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN)
STIA LAN Bandung merupakan salah satu Perguruan Tinggi di bawah naungan Lembaga Administrasi Negara, yang berlokasi terletak di Jalan Cimandiri No. 34-38 Bandung.  STIA LAN Bandung merupakan hasil integrasi dua lembaga pendidikan yaitu Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara (PTDIAN), yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1960 berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 578 MP/1960, dan Akademi Ilmu Administrasi (AIA), yang berdiri pada tanggal 7 Juli 1964 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Kerja RI Nomor Aa/C/77/1964. Pengintegrasian kedua lembaga tersebut dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direktur LAN Nomor 31/Pend/UP/1967 tertanggal 28 Maret 1967 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN). Selanjutnya STIA-LAN diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 dan Surat Keputusan Ketua LAN Nomor 1202 Tahun 1990. Selanjutnya penguatan kedudukan dan peran STIA-LAN diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang LAN. Eksistensi STIA LAN diperkuat lagi melalui Keputusan Presiden   Nomor   100   Tahun 1999 tanggal  31  Agustus 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN). Operasional organisasi STIA LAN diatur melalui  Keputusan Kepala LAN Nomor  535/V/6/1999  tanggal 20 September 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Adminsitrasi Lembaga Administrasi Negara.

Tentang Mandiri Tunggal Sejahtera
Mandiri Tunggal Sejahtera adalah perusahaan produsen makanan ringan dalam kemasan, dengan merek dagang PopIt Snack®. Saat ini konsentrasi untuk memproduksi makanan ringan dari hasil olah pangan jagung dengan merek dagang PopIt Snack®.

For immediately contact Public Relation Officer in charge

Mandiri Tunggal Sejahtera  | press@popitsnack.com

###

for immediately publish and release

IKLAN