Cart

PopIt Snack® Merespon dan Melaporkan Hasil Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perusahaan Kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bandung 28 November 2019, untuk segera dipublikasikan. – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan PSE, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika berkewajiban menindaklanjuti setiap laporan dari pengguna sistem elektronik (website, aplikasi, dan media sosial), terkait pelanggaran ketentuan, kerugian, atau kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib merespon setiap permintaan keterangan dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, baik melalui email atau sarana komunikasi lainnya. Setiap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Bapak Anthonius Malau menyampaikan dalam surat resminya kepada PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika belum lama ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Regulasi ini menjadi revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. “PP Nomor 82 tahun 2012 tentang PSTE sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti,” demikian tulis pemerintah dalam pertimbangan di PP 71. Regulasi tersebut resmi berlaku sejak diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Oktober lalu. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah membagi data menjadi dua kategori, yaitu data penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik dan PSE lingkup privat atau pribadi.

Pemerintah mewajibkan PSE Publik wajib menyimpan basis datanya di dalam negeri, sedangkan PSE Privat boleh di dalam negeri atau luar negeri. Sejumlah komunitas teknologi informasi dan komunikasi mengkritik regulasi itu karena mengancam bisnis mereka, terutama pada komputasi awan (cloud computing). Dikhawatirkan pengguna lebih memilih penyedia komputasi awan dari luar negeri karena harganya lebih murah ketimbang pemain lokal.

Sebuah data digunakan untuk kepentingan negara dan manfaatnya ada terhadap masyarakat khususnya di dalam negeri, melakukan share data antarpribadi, antarinstitusi bahkan antarnegara bisa saja dilakukan. Adanya PP Nomor 71 ini adalah untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan menjaga data mereka tetap aman. Terkait dengan data pribadi sama saja secara detail, tetapi saya tidak bisa banyak berbicara karena tidak mengikuti perkembangannya lagi, tetapi terakhir yang saya dengar RUU PDP ini sudah di Sekretariat Negara untuk selanjutnya diserahkan ke Prolegnas DPR RI.“, ujarnya.

Bapak Fransiscus selaku direktur utama PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya pun merespon atas permintaan peninjauan dan pelaporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik perusahaan dalam platform PopIt Snack® ini, “Kami telah melayangkan surat balasan secara resmi kepada Kominfo, yang menyatakan pertanggung jawaban perusahaan dalam mekanisme dan regulasi perundangan, khususnya Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dilakukan oleh perusahaan. Respon ini dilakukan secara internal dengan melayangkan surat elektronik resmi dan publikasi pada khalayak melalui rilis media pada situs dan platform kami. Dengan demikian kewajiban dari perusahaan sebagai pengemban amanah dan tanggung jawab pada pemerintah, khususnya pada Kementrian Informasi dan Telekomunikasi Republik Indonesia telah disampaikan dengan baik dan bersifat publik.“.

Jika Anda memiliki pertanyaan terkait tentang Kegiatan PopIt Snack® ini, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami berharap dapat memaksimalkan teknologi informasi untuk berkompetisi dengan sehat dan memberikan informasi yang lebih cepat.

 

 

 

 

Tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama Departemen Penerangan (1945-1999), Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009). Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Dengan tugasnya Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tentang PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya
PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya adalah perusahaan produsen makanan ringan dalam kemasan, dengan merek dagang PopIt Snack®. Saat ini konsentrasi untuk memproduksi makanan ringan dari hasil olah pangan jagung dengan merek dagang PopIt Snack®.

For immediately contact Public Relation Officer in charge

PT. Mandiri Tunggal Sejahtera Berkarya  | press@popitsnack.com

###

for immediately publish and release

IKLAN